Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat mengikuti Inter-Parliamentary Union (IPU) pada KTT Komite Masa Depan Dunia (Summit of the Committees of the Future) di Montevideo, Uruguay. Foto: Ist/nr

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menganjurkan pengembangan AI yang etis dan bertanggung jawab. Fadli menekankan perlunya kerangka regulasi yang kokoh, namun juga fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Hal itu ditegaskan Fadli dalam merespon tantangan yang ditimbulkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Generatif.

"Sangat penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara mendorong inovasi dan melindungi dari potensi bahaya yang ditimbulkan teknologi baru," ujar Fadli dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Rabu (27/9/2023) sebagaimana disampaikan dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) pada KTT Komite Masa Depan Dunia (Summit of the Committees of the Future) di Montevideo, Uruguay.

Adapun mengenai insentif untuk mendorong pengembangan kapasitas dan investasi dalam sektor berbasis AI, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini merekomendasikan pendekatan multi-aspek termasuk insentif pajak, hibah penelitian, dan kemitraan antara sektor pendidikan dan industri.

Tak hanya itu, Fadli menekankan pentingnya membina tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan, serta pusat penelitian dan pengembangan teknologi yang memadai. “Mendorong kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui public-private-partnership juga dapat menarik investasi dan mempromosikan inovasi AI,” tegas Fadli.

Fadli juga menekankan pentingnya mengidentifikasi area dan demografi kunci dalam pengembangan AI untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko. Ia mendorong penerapan langkah pengamanan kuat dalam infrastruktur penting seperti layanan kesehatan publik, keuangan dan transportasi publik. Serta, menekankan perlunya pengawasan ketat sektor-sektor di masa depan yang akan sangat bergantung pada AI.

“Dalam pengembangan dan pengawasan implementasi teknologi baru, Parlemen harus melindungi populasi yang rentan dan marjinal dari potensi bias dan diskriminasi algoritmik yang melekat dalam sistem AI. Merupakan tanggung jawab Parlemen untuk merumuskan legislasi yang menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam teknologi,” tandas Fadli yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini.

Mengakhiri paparannya, Fadli menekankan komitmen Indonesia melindungi dan memajukan transformasi digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui inisiatif kebijakan, seperti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. “Kami akan terus berupaya untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan inovasi, sekaligus memastikan perlindungan sosial yang kuat dan inklusif bagi segmen masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan teknologi,” pungkasnya. (pun/aha)